PPID POLNES
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Politeknik Negeri Samarinda

Welcome to

PPID POLNES


By EDP POLNES


Selayang Pandang Politeknik Negeri Samarinda



Salah satu implementasi Undang –Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Ketebukaan Informasi Publik, didorong setiap badan publik membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi atau PPID, satuan kerja ini di bawah Kooordinasi Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Salah satu harapan dibentuknya PPID Politeknik Negeri Samarinda bertujuan mewujudkan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab (good governance) melalui prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dan supremasi hukum serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik.

Setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas Informasi Publik yang berkaitan dengan Badan Publik tersebut untuk masyarakat luas. Sesuai dengan amanat pasal 13 UU No.14 Tahun 2008, Politeknik Negeri Samarinda Satuan kerja Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi sebagai salah satu Badan Publik telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melalui Keputusan Keputusan Direktur Nomor 511a/PL7/KP/2017 Tanggal 28 Pebruari 2017 Tentang Stuktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Politeknik Negeri Samarinda.

Sebagai akhir dari prakata selayang pandang ini , saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak dan Tim yang telah bekerja maksimal dengan penuh dedikasi. Selanjutnya PPID ini diharapkan dapat digunakan menjadi Informasi Publik pada semua tingkatan pengelola pada satuan kerja di lingkungan Politeknik Negeri Samarinda dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab (good governance) di lingkungan Politeknik Negeri Samarinda dan Masyarakat Khusus Kalimantan Timur.


Dasar Hukum


1. Undang –Undang Nomor 14 TAhun 2008 Tentang Ketebukaan Informasi Publik ;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Layanan Publik ;

3. Undang –undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan ;

4. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Ketebukaan Informasi Publik ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan PerguruanTinggi ;

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kemenristekdikti.

8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 161/O/2004 tentang Statuta Politeknik Negeri Samarinda ;

9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 132/O/2002 Tahun 2002 tentang OTK Politeknik Negeri Samarinda ;

10. Keputusan Direktur Nomor 511a/PL7/KP/2017 Tanggal 28 Pebruari 2017 Tentang Stuktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Politeknik Negeri Samarinda